Sosialisasi Pasraman Formal, Dirjen Siap Teken MoU dengan Peradah Bali

audensi dengan dirjen ri

Peraturan Mentri Agama (PMA ) no 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagaman Hindu kini memasuki tahun kedua. Regulasi yang memberikan ruang kepada umat Hindu di Indonesia untuk memiliki pendidikan berbasis agama diberbagai daerah di Indonesia sudah berjalan. Sehingga, umat Hindu di mana pun berada di wilayah Indonesia bisa mengenyam sekolah Hindu. Selain peluang yang besar dengan lahirnya aturan tersebut, ada sejumlah tantangan yang menanti.

Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama Prof I Ketut Widnya, Ph.D menjelaskan bahwa yang menjadi masalah terbesar dalam membangun pendidikan Hindu tersebut secara mendasar bukan terkait pembiayaan. Melainkan pola pikir umat Hindu di beberapa daerah yang masih ragu atas keberadaan lembaga pendidikan Hindu. “Tantangan yang terbesar dalam membangun pendidikan Hindu yakni mengubah mindset umat agar mau menerima dan menyekolahkan putra-putrinya ke pendidikan pasraman,”kata Widnya dihadapan jajaran Pengurus DPP Peradah Provinsi Bali, dalam diskusi terbatas, Senin (4/7) di Resto Samani, Denpasar.

Permenag No 56 tahun 2014 memberikan kesempatan besar kepada umat Hindu untuk memiliki pendidikan keagamaan dengan jalur pendidikan formal dan nonformal dalam wadah pasraman. Widya Pasraman merupakan sebutan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di pasraman formal sesuai dengan tingkatan. Diantaranya Pratama Widya Pasraman (TK), Adi Widya Pasraman (SD), Madyama Widya Pasraman (SMP), Utama Widya Pasraman (SMA/SMK/Sederajat) dan Maha Widya Pasraman (Perguruan Tinggi).
Mantan Ketua STAHN Gde Pudja Mataram ini, mengatakan Bali sebagai basis Hindu terbesar di Indonesia seharusnya bisa memberikan role model mengenai perkembangan pendidikan Hindu. Namun, sayangnya sampai saat ini satu pun pasraman formal belum terbentuk. Malah, di Nabire, Papua sudah terbentuk Adi Widya Pasraman. Ia mengakui, selain mindset, sosialisasi mengenai aturan tersebut sejauh ini belum maksimal di kalangan umat Hindu.

Untuk itu, Kementerian Agama RI melalui Dirjen Bimas Hindu bakal melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau penandatanganan nota kesepahaman dengan DPP Peradah Bali untuk bisa mensosialisasikannya kepada masyarakat. “Dalam waktu dekat MoU akan kita lakukan. Jadi tugas Peradah mensosilisasikannya kepada masyarakat khususnya pemuda Hindu,”kata Widnya.

Sementara itu, Ketua DPP Peradah Bali Ida Ayu Made Purnamaningsih menyambut baik MoU yang ditawarkan Dirjen. Menurutnya, aturan pendidikan Hindu menjadi angin segar dalam membangun SDM Hindu di masa depan. Apalagi, pasraman formal yang dibentuk berbabis untuk membangun karakter siswa-siswi. Di smaping itu, MoU ini dinilai penting dan strategis untuk membangun kapasitas Peradah yang selama ini juga konsen dengan pendidikan Hindu. “Ini sangat komit untuk membangun pendidikan Hindu. Dengan sosialisasi ini menjadi langkah kami di internal untuk ikut berkontribusi, ”ucap mahasiwa pascasarjana Ihdn Denpasar tersebut didampingi I Komang Agus Widiantara (Sekertaris), Ida Bagus Putu Arcana (Bendahara Umum), Putu Gita Puspa Dewi (Wakil Bendahara) dan I Dewa Putu Wirajaya (Kepala Bidang Pendidikan dan SDM).

Untuk diketahui, berikut ini merupakan syarat umum dalam membangun pasraman formal. Diantaranya, wajib memperoleh izin dari Direktur Jenderal, Kemenag RI, memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis dan kelayakan pendirian, memiliki rencana pembiayaan pendidikan, memiliki program pendidikan dan Organisasi dan manajemen Pendidikan pasraman. Di samping itu, yang tak kalah penting adalah pengurus lembaga (yayasan) bersangkutan mesti siap melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun. Peradah Indonesia, Jaya..!!!

(Artikel ditulis oleh DPP Peradah Prov. Bali)

[telah dibaca 359 kali]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *