Peradah Bali Gelar Dialog Terbuka Bali Tanpa Pasung

dialog terbuka

dialog terbuka 2

Penanganan gangguan jiwa di Bali masih setengah hati. Suryani Institut for Mental Health (SIMH) mendata ada 9000 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Parahnya, dari ribuan pengidap skizofrenia ini,  350 diantaranya dipasung oleh keluarga. Mneyikapi kondisi ini DPP Peradah Bali menggelar  Dialog Terbuka “ Mewujudkan Bali Rahyu Tanpa Pasung” bekerjasama dengan SIMH, Senin ( 2/5) di Aula PHDI Bali Jl Ratna no 71, Denpasar.

“Pemerintah di Bali masih sibuk dengan pembangunan fisik, sedangkan mental masyarakatnya masih tertinggal,”kata Direktur SIMH Prof. Dr Luh Ketut Suryani disela acara. Dalam paparannya, SIMH membeberkan data yang membuat peserta dialog tercegang yang dihadiri oleh pemangku kebijakan, akademisi, pemerhati kesehatan, mahasiswa dan pelajar. Dari survey yang dilakukan melalui Layanan Hidup Bahagia (LHB) pada 2008 silam di Karangasem, Buleleng dan Kecamatan Denpasar Timur diperkirakan sebanyak 7.000 orang mengalami gangguan jiwa berat dan sebanyak 300 orang dari mereka terpasung. 2010, gangguan jiwa mengalami lonjakan drastis menjadi 9.000 orang  dari 2,3 per seribu penduduk di Bali. Diperkirakan angka tersebut terus meningkat hingga saat ini.

Dominan usia 20-39 tahun mengidap gangguan jiwa. Sementara 73 persen pihak keluarga berupaya mencarikan penyembuhan baik melalui jalan medis dan non medis. “Mereka yang mengalami gangguan jiwa berat dan terpasung dibiarkan tanpa adanya penanganan. Mereka jauh dari kehidupan upacara yang bertujuan menjaga harmonisasi dan kebahagiaan masyarakat yang kerap mengumandangkan kosep Tri Hita Karana,”tambah perempuan yang juga psikiater tersebut.

Padahal, jika mengacu pada UU RI pasal 86 No 18 Tahun 2014  tentang Kesehatan Jiwa, siapapun yang dengan  sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap  pengidap ODMK (orang dengan masalah kejiwaan)   dan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Bayangkan di Bali, banyak keluarga melakukan pemasungan dengan sengaja. Itu  bisa saja diadukan ke polisi. Tapi bukanlah jalan ke luar, tapi kesadaran yang terpenting,”ujarnya.

Selama ini, kesadaran masyarakat untuk perhatian dengan pengidap gangguan jiwa lebih-lebih yang di pasung sangat minim. Kepedulian malah banyak datang dari warga negara asing (WNA) yang menawarkan bantuan kepada SIMH dalam penanganan gangguan jiwa. Pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah kabupaten/kota   yang diharapkan banyak berperan untuk mengentaskan pemasungan masih asyik dengan pembangunan fisik. Awalnya, Pemprov Bali sempat mengapresiai kinerja SIMH dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1 M dalam  menangani pasien sebanyak 326 orang tahun 2009. Hasilnya, 31 persen sembuh tanpa obat, 3 persen tidak ada perbaikan dan 66 persen sembuh menggunakan obat. Namun, belakangan kemudian dipotong drastis mencapai 90 persen.

Hadir  dalam dialog terbuka tersebut yakni Ketua PHDI bali Prof IGN Sudiana,  Dinas Sosial Provinsi Bali , Dinas Kesehatan Provinsi bali, Wakil Direktur RSJ Provinsi Bali, Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta.  Pada kesempatan tersebut, dinas sosial mengatakan sudah berupaya dalam membebaskan pemasungan dengan berbagai cara. Bahkan, telah berkoordinasi dengan dinas terkait. Hanya saja, kata dia, pihak keluarga dibuat malu dengan kondisi salah satu anggotanya keluarga sehingga pemasungan menjadi pilihan pahit. Begitupun dengan Dinkes Bali yang sudah menggandeng pihak puskesmas, meskipun sejauh ini dirasa belum efektif. “Jujur, kita terhalang dengan birokrasi. Belum lagi pemulangan pasien kerapkali terganjal berbagai aturan,”tambah Wakil Direktur RSJ Provinsi Bali dr Basudewa.

Sementara Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penderita gangguan jiwa, karena masih banyak dipasung oleh keluarganya. “Saya berharap pemerintah memberikan perhatian kepada penderita gangguan jiwa di Bali, karena berdasarkan data yang dikumpulkan oleh sebuah lembaga sosial, bahwa di Bali masih banyak warga dipasung,” kata Parta. Ia mengatakan penanganan terhadap gangguan jiwa merupakan bagian dalam potret kemiskinan di Bali, sebab yang menderita gangguan jiwa merupakan dari keluarga tidak mampu.

“Sebenarnya dari peraturan sudah ada untuk menangani gangguan jiwa tersebut, bahkan pos dananya sudah ada, baik melalui dinas kesehatan maupun dinas sosial,” ujar politikus PDIP.
Parta mengatakan langkah penanggulangan gangguan jiwa secara medis harus dilakukan, sebab bagi seseorang penderita tersebut tidak menutup kemungkinan karena permasalahan yang dihadapi cukup berat dikeluarganya.”Kondisi ini juga memicu menjadi permasalahan yang sulit dipecahkan, sehingga mereka menderita depresi berat menjadi penderita gangguan jiwa (gila),” ucapnya.
Ia mengajak kepada komponen masyarakat agar peduli dengan permasalahan gangguan jiwa, termasuk penderita yang dipasung oleh keluarganya. Sehingga pemerintah bisa melakukan tindakan terhadap seseorang yang menderita penyakit itu.

Sementara itu Ketua DPP Peradah Bali Ida Ayu Made Purnamaningsih mengtatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat khususnya kalangan  muda unutk peka dengan kondisi Bali saat ini. Di tengah hingar bingar pariwisata, ada potret memilukan yang jarang terungkap di ruang publik. Bahwa, manusia yang yang menunjang eksistensi Bali sampai saat ini dilakukan kurang manusiawi. “Ini saatnya pemuda peduli. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi,”pungkasnya.

Peradah Indonesia, Jaya…!!!
[telah dibaca 352 kali]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *