Peluang Caleg Hindu Pada Pemilu 2014

Kursi DPR

Pemilihan umum merupakan suatu pesta demokrasi yang maha penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia sudah di depan mata, 9 April 2014. Semua rakyat Indonesia akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon-calon anggota DPR, DPD, DPRD tingkat propinsi dan DPRD tingkat kab/ kota. Semua partai politik peserta pemilu juga sudah menabuh genderang perangnya masing-masing. Semua calon legislatif dari semua partai politik peserta pemilu juga sudah mensosialisasikan dirinya masing-masing, team sukses dari masing-masing caleg juga sudah melakukan aksi aksi pemenangan bagi calonnya.

Umat Hindu di Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari bangsa Indonesia, juga tidak akan luput dari pesta demokrasi tersebut. Sebagai warga Negara yang bijak, haruslah kita menggunakan hak pilih kita untuk memilih yang sesuai dengan keinginan dan nurani kita masing-masing. Kesempatan memilih adalah kesempatan yang maha penting buat masa depan bangsa Indonesia, kesempatan memilih datangnya hanya lima tahun sekali, tidak satu tahun sekali. Umat Hindu haruslah menjadi salah satu penentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Janganlah umat Hindu hanya sebagai penonton dari pesta demokrasi. Sebab jika hanya sebagai penonton, kita tidak akan dapat turut serta menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, padahal ada haknya umat Hindu juga di dalamnya.

Penonton  yang dimaksud disini adalah kita tidak mempergunakan hak memilih kita, kita bersikap apatis terhadap hajat demokrasi tersebut, kita alergi terhadap politik, bahkan kita tabu terhadap politik. Padahal dengan bersikap sebagai penonton, hak-hak kita sebagai warga negara tanpa disadari akan berkurang bahkan akan lenyap, hilang dan sirna ditelan oleh derasnya gelombang kehidupan. Kita haruslah berperan aktif sebagai warga negara yang baik, dengan memonitor, meneliti serta mengawasi jalannya pemilu yang pada akhirnya nanti dapat dengan cerdas menentukan pilihan kita masing-masing.

Sloka suci Weda menyebutkan, Brahmana kesatriyan padulur, jatinya parasparopasarpanaya, wiku tanpa nata ya hilang, tanpa wiku kunang ratu wisirna (RY, I:49) Artinya Brahmana dan Kesatriya sejalan, sesungguhnya harus saling mendekati, wiku (baca agama) tanpa raja (politik) akan hancur, tanpa wiku (baca agama) raja (politik) juga akan sirna.

Memang dalam kondisi sekarang ini, kondisi dimana lembaga legislatif (baca DPR) sedang dalam kondisi yang tidak baik akibat oknum-oknum  didalamnya terlibat skandal korupsi dan yang lainnya, sehingga kepercayaan rakyat terhadap lembaga tersebut menurun tajam. Kita tidak dapat berpangku tangan saja melihat hal ini, karena di republik ini hanya ada satu lembaga legislatif  (DPR/DPD)  yang di amanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita harus dapat menghasilkan calon-calon DPR  RI  dan DPD  yang memegang teguh amanat rakyat, yang berbuat dan bekerja demi kesejahteraan rakyat.

Politik tidak kejam, politik tidak kotor, yang kotor hanya oknum-oknum dari politik itu, masih banyak politisi yang bersih, yang bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Politisi yang bekerja keras demi mensejahterakan rakyatnyalah yang harus kita pilih, yang harus kita dukung menjadi anggota DPR / DPD. Karena pada hakekatnya seorang politisi yang menjadi anggota DPR/ DPD adalah seseorang yang sedang menduduki jabatan publik, seseorang yang dengan jabatannya sedang bekerja dan berbuat untuk publik ( baca rakyat).

Sloka suci Weda menyebutkan Janam bibhrati bahudha mimasacam, nana dharmanam prthiwi yatokasam, sahastram dhana drawinasya me duham, dhruwewa dhenur anapaspuranti (Ath.V.XII.1.45) artinya bekerja keraslah untuk tanah air dan bangsamu dengan berbagai cara, hormatilah cita-cita bangsamu. Ibu pertiwi sebagai sumber mengalirnya sungai kemakmuran dengan ratusan cabang. Hormatilah tanah airmu seperti kamu memuja Tuhan, dari jaman abadi ibu pertiwi memberikan kehidupan kepadamu semua, karena itu anda ber hutang kepada-NYA.

Politisi Hindu

Pada pemilihan umum 2014, bulan April nanti, kita harus dapat dengan cerdas menentukan pilihan kita masing-masing. Janganlah kita menentukan pilihan tanpa kita melihat dengan seksama rekam jejak dari calon-calon anggota legislatif dan dari partai mana dia berasal. Kalaupun kita sebagai pemilih tidak mengenalnya, lalu kita tidak tahu akan memilih siapa dan partai apa, maka paling tidak ada satu ikatan emosional batin antara seorang caleg DPR dengan konstituen (pemilih), dan paling tidak kita tahu garis-garis perjuangan partai tersebut dalam menjaga serta mengawal NKRI.

Ada dua substansi yang kita perhatikan yaitu manusianya (caleg) dan partainya. Cara ini adalah cara mudah dan sederhana, cara lainnya mungkin agak rumit jika kita pada posisi sebagai orang awam dalam dunia politik. Keduanya tidak bisa berdiri sendiri pada pemilihan umum calon legislatif anggota DPR, dengan kita mengetahui manusianya, apalagi kita mengenalnya karena hubungan persaudaraan, pertemanan, satu keyakinan, suku, dan hal lainnya, biasanya ada kedekatan emosional batin antara si caleg DPR dan konstituennya (pemilih).

Lalu partai dimana dia berasal terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku, karena bisa saja seorang caleg DPR mendapatkan suara terbanyak tetapi partainya tidak lolos dalam parlementary tresshold, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akan sia-sialah suara dari pemilih tersebut. Dengan mencoblos tanda gambar partai di surat suara pada pemilu nanti artinya kita juga mendukung calon-calon anggota DPR dari partai yang bersangkutan, begitu juga sebaliknya dengan mencoblos pada nama atau nomor urut calon legislatif DPR, kita mendukung partai tempat dimana caleg tersebut diusulkan.

Pada pemilu 2014 ini, dari daftar calon tetap anggota DPR RI di seluruh Indonesia yang dikeluarkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kita sebagai umat Hindu patut berbangga dikarenakan ada sejumlah tokoh-tokoh Hindu yang menjadi caleg dengan daerah pemilihan (dapil) di luar pulau Bali. Paling tidak ini sebagai pembuktian diranah partai politik bahwa politisi Hindu, mempunyai nilai kualitas tersendiri yang bisa diandalkan oleh partainya.

Kalau bicara Hindu di Indonesia ini, sangat lah tidak mungkin tidak terkait dengan Bali, karena Hindu yang ada sekarang ini memang dominan dengan unsur Bali-nya. Kalau bicara daerah pemilihan Bali, di level nasional dengan jatah 9 kursi di DPR dan 4 kursi DPD, maka hampir kita pastikan 90 persen pasti akan terisi oleh politisi Hindu asal Bali, bahkan mungkin bisa saja 100 persen, seperti periode sebelumnya. Dengan sudah hampir pastinya politisi Hindu asal dapil Bali duduk di Senayan sebanyak 12 atau 13 orang,  di tambah dengan sekitar 4 atau 5 orang caleg  Hindu di DPR RI dapil non Bali, tentunya kita mengharapkan agar politisi berlevel nasional tersebut berbuat lebih baik dan lebih banyak lagi untuk pembinaan serta pelayanan umat Hindu tidak hanya pada daerah Bali saja tetapi juga untuk seluruh umat Hindu Indonesia pada umumnya.

Peluang Caleg DPR Hindu Dapil Non Bali

Dalam tulisan ini, dengan kondisi terkini kepemiluan, sangat menarik dan patut kita cermati adalah caleg Hindu DPR RI dengan daerah pemilihan (dapil) di luar Bali. Daerah-daerah tersebut adalah dan Dapil Lampung I (Lampung Barat, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Kota Metro), dan Dapil Lampung II (Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Way Kanan dan Lampung Utara).  Dapil Jawa Barat I (Kota Bandung, dan Kota Cimahi), Dapil Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso).  Dapil Sulawesi Tenggara (Bombana, Buton, Buton Utara, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna, Wakatobi, Kota Bau Bau, dan Kota Kendari). Dapil Nusa Tenggara Barat  (Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Bima, dan Kota Mataram).

Meskipun di dapil tersebut caleg Hindu rata-rata hanya satu caleg, terkecuali di dapil Lampung yang ada dua caleg Hindu, daerah-daerah pemilihan tersebut bukanlah mayoritas umat Hindu pemilihnya. Jadi proses serta perjuangan untuk mencapai Senayan, pastilah akan berbeda proses dan perjuangannya dengan daerah pemilihan di Bali, yang merupakan mayoritas beragama Hindu pemilihnya. Fakta ini memang harus dihadapi dan dijalani oleh caleg Hindu DPR RI dengan dapil non dapil Bali.

Terkait peluang caleg DPR RI daerah pemilihan  non Bali yang Hindu, menurut penulis sangat berpeluang untuk mencapai Senayan, dengan dasar analisa kualitatif bukan kuantitatif, dikarenakan secara kebetulan, daerah-daerah pemilihan tersebut juga terdapat cukup banyak umat Hindu-nya, yang sudah berdomisili dan menetap sejak lama di daerah tersebut.  Selain itu  daerah-daerah pemilihan tersebut, kalau berdasarkan asumsi BPP (bilangan pembagi pemilih),  partai-partai tempat asal caleg Hindu tersebut adalah partai-partai yang periode pemilu sebelumnya adalah partai-partai yang dapat menjadikan caleg-calegnya ke Senayan seperti  PDI-P, Golkar, Gerindra, dan Demokrat.

Disisi lainnya dalam kondisi terkini dengan survey-survey yang ada khusus untuk ketiga partai (PDI-P, Gerindra, dan Golkar)  menunjukkan trend yang menaik secara signifikan. Sementara caleg DPR RI yang Hindu dengan daerah pemilihan non Bali, di usulkan oleh partai-partai tersebut. Asumsi lainnya dengan dasar teknis aturan pemilu  adalah suara terbanyak yang dikumpulkan oleh si caleg.  Pada kondisi ini, jika kita hanya berpatokkan pada umat Hindu yang ada pada daerah-daerah  pemilihan non Bali tersebut, memang bervariatif. Kondisi objektif ini yang harus diperjuangkan secara serius oleh caleg-caleg Hindu kita, sebab semakin besar memperluas jaringan pemilih dengan masyarakat pemilih lainnya yang bukan hanya umat Hindu tetapi umat Hindu sebagai dasar utama dari kumpulan-kumpulan masyarakat pemilih lainnya, maka kondisi objektif pemilih akan mendukung caleg-caleg Hindu akan semakin besar.

Dasar lainnya adalah rekam jejak pribadi caleg Hindu kita, kebetulan mempunyai rekam jejak pribadi yang baik dari sisi domisili dia berada maupun dari sisi jaringan yang dimilikinya. Asumsi terakhir adalah dengan trend yang menaik secara signifikan   minimal pada posisi stagnasi partai bersimbolkan Nasionalis-Religius, dibandingkan dengan partai-partai bersimbolkan agama tertentu (Burhanudin Muhtadi, LSI).

Dari dasar-dasar yang penulis katakan pada alinea diatas, peluang cukup besar ada pada caleg DPR RI Hindu dengan dapil non Bali, tetapi analisa kualitatif itu pun juga belum tentu dapat menjamin lolosnya seorang caleg ke Senayan. Masih banyak faktor-faktor teknis yang harus diperjuangkan secara serius, agar dapat memaksimalkan peluang ke Senayan. Salah satunya adalah jaringan pemilih yang tidak hanya berpatokkan pada basis masa Hindu saja, tetapi lebih meluas keberbagai lapisan dan kalangan masyarakat pemilih tempat dimana si caleg Hindu diusulkan. Caleg Hindu harus bisa mensosialisasikan dirinya tidak hanya diinternal umat Hindu saja, tetapi juga harus bisa dengan berbagai lapisan masyarakat seperti sosialisasi, media sosialisasi, cara sosialisasi, dan pemanfaatan isu lokal.

Tidak lah mungkin kita membawa simbol Hindu jika kita bersosialisasi dengan masyarakat non Hindu, berbeda jika kita berasal dari daerah pemilihan Bali, yang masyarakat pemilihnya mayoritas umat Hindu. Bukan pula artinya kita menghilangkan sama sekali identitas budaya kehinduan kita, tetapi bagaimana caranya kita memposisikan secara proporsional  identitas budaya kehinduan  kita. Hal lainnya seperti penggunaan media sosialisasi pun banyak manfaatnya untuk menunjang suksesnya ke Senayan, dimana pada era sekarang ini media massa dan new media yang ada sekarang malah di dominasi oleh kelompok kelompok tertentu. Tentunya dalam posisi demikian ini, politisi Hindu harus cerdik dan pandai menyikapi kondisi lapangan kompetisinya masing-masing, apalagi kalau daya logistik dan jaringan logistik caleg tidaklah begitu besar.

Pentingnya  Anggota DPR Hindu di Level Nasional

Kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar Negara,  Undang Undang  Dasar 1945, dan mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika. Sejatinya di republik Indonesia, kita tidak mengenal dikotomi mayoritas dan minoritas, semua warga Negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, semua warga Negara sama kedudukannya di muka Hukum, serta konstitusi lainnya. Jika kita bertanya jujur dalam diri kita sendiri sendiri, apakah amanat dari konstitusi Negara kita tersebut pada prakteknya di lapangan sesuai dengan filosofi berdirinya Negara Indonesia, jawabnya tentunya ada pada diri kita masing masing. Kalau saya yang menjawab pertanyaan tersebut, tentu saya katakan dengan tegas bahwa masih adanya ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan berkebangsaan di republik ini.

Esensi yang ingin saya katakan dengan adanya wakil-wakil Hindu di level nasional, pembinaan dan pelayanan kepada umat Hindu dapat lebih baik dan meningkat. Semestinya di tataran lembaga eksekutif nasional  pun juga semestinya wakil-wakil Hindu haruslah ada dan tidak hanya satu orang saja. Tetapi pintu masuk untuk menambah wakil-wakil Hindu di tataran lembaga eksekutif nasional sepertinya belum bersahabat dengan kita. Ditataran lembaga Yudikatif nasional pun sepertinya belum bersahabat, mungkin ada sedikit dilevel-level  propinsi. Untuk kondisi sekarang, satu-satunya cara yang pintu masuknya dapat kita  (baca tokoh  umat Hindu ) lalui adalah melalui pintu masuk di lembaga Legislatif, karena di lembaga legislatif menyediakan banyak kursi publik yang mungkin dapat kita raih bersama.

Dengan adanya anggota DPR RI (DPD juga, meskipun belum ada yang dapil non Bali) yang berasal dari Hindu, maka secara skala nasional menunjukkan umat Hindu berkualitas baik dan menyimpan potensi yang besar  (kita lihat saja komunitas Yahudi, meskipun kecil, tapi ada dimana-mana), sehingga dapat berperan aktif dalam menjalankan Dharma Agama dan Dharma Negara sesuai dengan sloka-sloka yang terdapat di Weda. Dalam implementasinya, tokoh-tokoh tersebut dapat menjadi panutan dan dapat memberikan perlindungan bagi seluruh umat Hindu di Indonesia, andaikan terjadi kerusuhan yang berbau SARA, seperti yang beberapa kali terjadi. Karena dengan jabatan yang diembannya bisa langsung mengakses stakeholder yang berkepentingan untuk menangani masalah tersebut. Tidaklah mungkin seorang umat Hindu mengkontak langsung bahkan berbicara jelas dan tegas meminta perlindungan umatnya kepada seorang Kapolda bahkan Kapolri sekalipun  ( tinjauan secara umum ), itu salah satu contoh yang kecil.

Tidak hanya menyangkut isu SARA saja yang bisa dilaksanakan oleh seorang legislator. Seorang Legislator juga mempunyai hak untuk membuat dan menyetujui anggaran negara, yang pada implementasinya anggaran tersebut bisa diberikan ke umat kita, dalam kerangka pembinaan umat Hindu di bidang pendidikan, kesehatan, serta yang lainnya. Dalam bidang keagamaan, dengan adanya bahkan banyaknya legislator beragama Hindu, dapat saja memberikan supporting dana kepada lembaga-lembaga bernafaskan keHinduan  ( Parisada, Prajaniti, WHDI, Peradah, KMHDI, dll) , sehingga organisasi bernafaskan keHinduan tersebut dapat lebih aktif dan berbuat lebih banyak bagi umat Hindu yang ada di kantong-kantong domisili umat.

Esensi penting lainnya adalah bahwa suara-suara permasalahan kehidupan dari  umat Hindu, meskipun nan jauh disana dapat lebih didengar dan di ertimbangkan di kancah nasional. Serta banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang bisa dirasakan oleh umat Hindu. Kesemua hal itu dapat terwujud bila sudah terjalin komitmen yang kuat secara batin dan non batin antara seorang legislator Hindu dengan komunitas Hindu tempat nya berasal.

Dipenutup tulisan ini, saya mengkutip seorang penyair Jerman asal Augsburg, German Empire yang lahir pada tanggal 10 Februari 1898 dan wafat pada tanggal  14 Agustus 1956, yang bernama Bertolt   Brecht. Beliau berkata “Buta yang sangat terburuk adalah buta  politik. Dia tidak dapat mendengar, tidak berbicara dan tidak berpartisipasi  dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu, dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik  (tidak harus menjadi anggota partai politik) begitu bodohnya sehingga ia membusungkan dadanya dan berkata, saya membenci politik, si dungu itu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahirlah pelacur, anak anak terlantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri, rusaknya perusahaan nasional maupun multinasional.

 

Lembaga Kajian dan Penelitian Peradah Oleh : Gede Narayana

Ketua Lembaga  Kajian dan Penelitian Peradah (LKPP)

Mantan anggota KPU Jakarta Pusat, 2008 – 2013
Artikel ini telah di muat di Media Hindu Edisi Maret 2014
[telah dibaca 701 kali]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *